PTK Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, sesuai PP No. 60/2013 itu, adalah upaya pengembangan anak usia dini untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
Kebutuhan yang esensial secara utuh itu meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional, dan pengasuhan; sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur. Namun pelaksanaan PAUD tak sepi dari kritik.
Misalnya mengenai kemampuan baca, tulis, dan berhitung (calistung) yang diajarkan terlalu dini. Para ahli berpendapat, praktik ini dapat merusak tatanan otak anak. Anak yang berumur di bawah tujuh tahun, seharusnya hanya perlu belajar membentuk garis lurus, menggaris, atau membentuk gambar bangun sederhana.
Kemampuan dasar ini penting untuk mengembangkan otak anak, sehingga tumbuh sesuai tahapan tumbuh kembangnya. Bila dipaksakan, anak mungkin bisa calistung, namun perilakunya berpotensi tidak runtut dalam menyelesaikan suatu persoalan.
Kritik dari pakar tumbuh kembang anak Universitas Airlangga, Ahmad Suryawan, itu juga menggarisbawahi kesalahan sistem pendidikan di Tanah Air. Beberapa daerah, mensyaratkan calistung sebelum masuk SD. Hal itu membuat para orang tua khawatir dan memaksakan anak usia dini belajar calistung sebelum masuk sekolah dasar.
Masalah ini sebenarnya sudah terpantau pemerintah. Sejak 2009, telah beredar Surat Edaran yang melarang pengenalan calistung secara langsung di tingkat PAUD atau taman kanak-kanak (TK). Surat Mendikdasmen No. 1839/C.C2/TU/2009 menyatakan, pengenalan calistung tidak boleh diajarkan secara langsung sebagai pembelajaran sendiri-sendiri (fragmented) kepada anak-anak.
Pada pendidikan di tingkat TK, pembelajaran tentang calistung harus dilakukan melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Konteks pembelajaran calistung hendaknya dilakukan dalam kerangka pengembangan seluruh aspek tumbuh kembang anak.
Program PAUD perlu dikawal, sebab periode anak mengikuti PAUD merupakan masa keemasan tumbuh-kembang anak. Diakui secara global, masa usia keemasan anak berada pada rentang 0-6 tahun. Saat itu pertumbuhan sel-sel otak mereka sangat pesat, sehingga perlu distimulasi lewat cara-cara yang menyenangkan dan pengasuhan yang baik.
Anak usia dini membutuhkan upaya untuk mencapai optimalisasi semua aspek tumbuh-kembangnya, baik perkembangan fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik, dan sosio emosional.
Penerima Nobel bidang ekonomi, James Heckman, menyatakan bahwa pendidikan pada usia dini, di bawah usia enam tahun, membuahkan hasil paling optimal. Ibarat investasi, pendidikan usia dini bisa menghasilkan "keuntungan atau manfaat" paling besar. Terutama bila dibandingkan dengan investasi pada pendidikan yang lebih tinggi.
Penelitian Heckman itu menunjukkan bahwa investasi di sektor pendidikan untuk usia dini, tidak hanya berdampak positif terhadap ekonomi suatu negara pada masa mendatang, tetapi juga di bidang kesehatan, dan sosial. Asalkan, pendidikan usia dini itu secara efektif menyasar pada kemampuan kognitif dan karakter.
Misalnya, anak yang terdidik untuk hidup sehat, dapat berkontribusi terhadap masyarakat dengan mengurangi biaya perawatan kesehatan sepanjang hidupnya. Kebiasaan hidup sehat sejak dini akan sangat menguntungkan, karena ia tidak mudah sakit sehingga mengurangi beban negara--yang menggunakan uang pajak-- dari segi biaya perawatan.
Pendidikan di ranah kognitif dipadu dengan pendidikan karakter yang efektif, akan mengembangkan kemampuan anak untuk mendayagunakan pengetahuan menjadi kemampuan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi modal besar baginya kala dewasa, menjadi warga negara yang produktif.
Variabel non-kognitif (soft skills) jadi penentu untuk mendayagunakan pengetahuan menjadi kemampuan praktis. Di antara variabel soft skills itu keterampilan meregulasi diri, menghadapi tekanan, menunda kenikmatan, ketekunan menghadapi kejenuhan, atau kecenderungan membuat rencana.
Investasi di bidang pendidikan untuk anak usia dini ini, menurut Heckman, juga bisa menjadi jalan untuk keluar dari kemiskinan. Investasi negara untuk pendidikan usia dini--bahkan pada masa krisis--tergolong investasi mangkus dan sangkil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
Besarnya keuntungan yang bisa didapat dari investasi di bidang pendidikan usia dini tersebut, sayangnya tak bisa dilihat dalam satu atau dua tahun. Butuh kesabaran dan program jangka panjang yang konsisten.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mempersiapkan peta jalan atau road map untuk menerapkan wajib pendidikan anak usia dini 1 tahun pra-sekolah dasar. Pelaksanaannya secara bertahap, tergantung kesiapan pemerintah daerah. Pada masa mendatang, anak usia dini wajib mengikuti PAUD, setidaknya satu tahun.
Menurut Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ella Yulaelawati, mulai 2016 sudah ada tiga pemerintah daerah yang mendeklarasikan wajib PAUD satu tahun pra-SD. Ketiga pemda itu adalah Kota Bandung, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Trenggalek.
Program ini sejalan dengan salah satu butir dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030. Butir keempat tentang Pendidikan yang Berkualitas, menargetkan seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses ke perkembangan, perawatan dan pendidikan pra-sekolah dasar yang bermutu, untuk memastikan kesiapannya memasuki pendidikan dasar.
Tantangannya saat ini, tingkat ketuntasan peserta PAUD yang masih mencapai 72,56 persen secara nasional. Dari total 80.435 desa di seluruh Indonesia , masih ada 22.073 desa yang belum memiliki PAUD. Secara nasional, ketersediaan PAUD baru mencapai 70 persen. Itupun 98 persen disediakan oleh swasta. Padahal, pemerintah menargetkan satu PAUD per desa.
Papua Barat adalah provinsi dengan jumlah PAUD per desa terendah, hanya 11 persen PAUD tersedia dari seluruh desa yang ada. Berikutnya Maluku, dengan ketersediaan 24 persen. Sedangkan provinsi dengan cakupan PAUD 100 persen hanya DI Yogyakarta. DKI Jakarta ada di bawahnya, masih ada dua desa yang belum memiliki PAUD, atau cakupannya kini mencapai 99 persen.
Dari sisi kurikulum, belum ada keseragaman. Sebagian menggunakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dan ada yang menggunakan Kurikulum 2013. Menurut data Kemendikbud per Semester Ganjil 2016/2017, sebanyak 202.879 PAUD yang masih menerapkan KTSP, dan 135.041 PAUD yang sudah menerapkan Kurikulum 2013.
Bila melihat sisi tenaga kependidikan, hanya ada 25 orang guru PAUD se-Indonesia yang pendidikan terakhirnya Strata 3, atau doktoral. Jumlah itu setara 0,01 persen dari total guru yang tercatat. Sebagian besarnya (97,80 persen) adalah lulusan S1.
Data-data dari Aplikasi Manajemen Dapodik PAUD itu memang belum sepenuhnya mutakhir. Tetapi bisa tergambar dengan cukup jelas, bagaimana tantangan yang dihadapi pemerintah bila ingin mewujudkan cita-cita "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang tercantum dalam konstitusi.
Tantangan inipun belum mempertimbangkan perkembangan zaman--pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi--yang menuntut kompetensi baru bagi generasi mendatang. Tantangan ini dipastikan menambah panjang daftar pekerjaan yang harus dibereskan rezim ini.
Bila tak ingin 33,5 juta anak tumbuh dewasa pada 2045 menjadi generasi parasit, maka tak ada pilihan lain. Tak cukup hanya berfokus pada pendidikan vokasional di sekolah menengah, tetapi juga lebih serius membereskan peta jalan pendidikan anak usia dini.
Sumber: https://beritagar.id/artikel/editorial/jangan-lupakan-pendidikan-anak-usia-dini
Komentar
Posting Komentar